Layanan Publik Badan Sosial Propinsi Nusa Tenggara Barat

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kesejahteraan sosial merupakan  urusan yang sangat kompleks serta  melibatkan  seluruh  komponen  pembangunan.  Untuk  mewujudkannya,  pembangunan  yang  dilaksanakan  harus  dilakukan  secara komprehensif serta jauh dari disparitas pembangunan. Untuk  itu,  pemerintah  provinsi  melalui  program  RPJMD  NTB 2009-2013  menetapkan  berbagai  program  unggulan  daerah  secara meyeluruh  mencakup  semua  bidang  pembangunan  yang  melibatkan seluruh  sektor  di wilayah NTB. 

Selama dua  tahun pelaksanaan  pembangunan,  berbagai  program  unggulan  tersebut  telah  cukup berhasil menekan angka kemiskinan serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan  mengedepankan  pembangunan  pada  sektor reel  yang menjadi kultur  budaya masyarakat,  terbukti mampu  menurunkan angka  kemiskinan  dan  meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  seperti pada  program  pengembangan  pijar,  dimana  program  ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat tani  dan  pesisir  yang  merupakan  salah satu  sektor  lumbung  kemiskinan terbesar.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin NTB pada tahun 2010  mengalami penurunan  sebesar 1,23  point  menjadi  21,55%  dari tahun 2009 sebesar 22,78%. Sedangkan untuk perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III tahun 2010 mencapai 13,01% yang merupakan angka tertinggi se-provinsi di Indonesia.
Program  dan  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  selama  dua tahun pemerintahan Provinsi NTB antara lain:

1.  Penetapan  Kebijakan  Program  Pembangunan  berdasarkan potensi  lokal, kultur  budaya  masyarakat,  serta melihat prioritas pembangunan yang mesti didahulukan seperti: Program Agribisnis Pijar (sapi, jagung, rumput laut), NTB bumi sejuta sapi, visit Lombok Sumbawa 2012  dengan  target  1  juta kunjungan wisatawan, menciptakan  2000  koperasi  berkualitas  dan  100  ribu  wirausaha baru,  pengalopkasian 20% anggaran APBD Provinsi untuk pembangunan  pendidikan,  memperbaiki  serta  meningkatkan  akses dan infrastruktur kesehatan masyarakat, dan yang lainnya.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

• Menyatukan  persepsi,  koordinasi  dan  menfasilitasi  terbitnya  Kebijakan Pelayanan  Rehabilitasi  Sosial  dan  Penangan Masalah Strategis (Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian LuarBiasa);
• Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui Koordinasi peningkatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, Fasilitasi Perda tenaga kerja NTB, Fasilitasi  dan  koordinasi  pembentukan  lembaga  pembelaan tenaga  kerja  NTB bermasalah,  Fasilitasi koordinasi pengembangan  sistem  pelayanan  terpadu  satu  atap, serta  Fasilitasi koordinasi  pelaksanaan  pemulangan  TKI  bermasalah  asal
  NTB;
• Inventarisasi  dan Identifikasi  kesempatan kerja antar  daerah dan antar  Negara;
• Koordinasi  Kesehatan;  Pencegahan,  Pemberantasan  PMW, Peningkatan  Pelayanan  PMK,  Pengembangan  Media  Promosi DARSE, Pencegahan Penularan Penyakit Endemik dan Epidemik;
• Bekerjasama  dgn  Komisi  Penanggulangan  AIDS  (KPA) Provinsi  NTB;  mensosialisasikan  Bahayanya  AIDS  bagi Masyarakat NTB;
• Penyaluran  bantuan  bagi  150  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBe),  15  Yayasan,  34  Asuhan  Keluarga  serta  pemberian bantuan pada 13 organisasi Profesi/Lembaga/LSM/Organisasi Sosial lainnya.
• Pemberian bantuan bagi anak yatim piatu tahun 2010 sebanyak 2050 orang senilai Rp. 200.000,-/ orang.
• Penyaluran  bantuan  kepada  70  Lembaga/  Yayasan/  Pantai Asuhan/  Kelompok/  Organisasi  Lainnya  pada  tahun  2009 yang tersebar di 9 Kabupaten/ Kota se-NTB.
• Santunan  bagi  450  orang  tenaga  kebersihan  Kota  Mataram yang  lingkup kerjanya pada Kantor Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2009 senilai Rp. 200.000,-/orang.
• Santunan  bagi  453  orang  tenaga  kebersihan  Kota  Mataram yang  lingkup kerjanya pada Kantor Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2010 senilai Rp. 250.000,-/orang.

3.  Program  Koordinasi  Bidang  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga.

• Pembinaan dan Pengembangan  Kualitas Pemuda PASKIB;
• Memberikan Bantuan Dana bagi Pengembangan Prestasi Pemuda.
• Pembinaan  dan  Pengembangan  Wawasan  Sekolah  Sehat melalui Lomba Sekolah Sehat  (LSS) 2009  dan 2010 yang diarahkan untuk Kab/Kota se-NTB;
• Pembinaan  dan Pengembangan Pemuda sebagai Pelopor  di segala  Bidang  yang  dapat  diandalkan  dan  menjadi  kebanggaan daerah provinsi NTB;

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA DAN
MENURUNKAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BP-MPD ) adalah perangkat daerah yang diamanahkan untuk melaksanakan pemberdayaan dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  permasalahan  pokok  yang  sedang dihadapi antara lain masih tingginya prosentase jumlah penduduk miskin.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  masyarakat  Nusa  Tenggara  Barat masih  banyak  yang  tingkat  kesejahteraannya  masih  rendah  dan  sebagian besar berada di pedesaan. Dengan demikian tugas utama yang diemban oleh BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagaimana  memberdayakan  masyarakat  desa  sehingga  dapat  menurunkan jumlah penduduk miskin.

Program Pemberdayaan Masyarakat
Program  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh Gubernur  NTB,  TGH.M.Zainul  Majdi,  MA  bersama  wakil  Gubernur, Ir.H.Badrul  Munir,  MM  antara  lain  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri Perdesaan. Program  PNPM merupakan program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kesempatan  kerja  masyarakat  miskin  di  perdesaan  dengan mendorong  kemandirian  dalam pengambilan  keputusan dan  pengelalaan  pembangunan.  Pendekatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  mengadopsi  pendekatan.

Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  yang telah dilaksanakan sejak 1998 dan dinilai cukup berhasil. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai  cikal bakal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah memulai kegiatannya di Propinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2003,  yang  meliputi  23 kecamatan  yang tersebar di  3  kabupaten, yaitu Kab. Dompu, Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Barat). Secara  bertahap,  cakupan  wilayah  binaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan diperluas  menjadi  64  kecamatan  yang  tersebar  di  seluruh  kabupaten (8 kabupaten).

Jumlah  dana  yang  dialokasikan  untuk  membiayai  usulan  masyarakat  pada  periode  2003-2010  mencapai Rp.545.850.000.000,- terdiri dari bantuan pusat melalui APBN sebesar Rp.435.780.000.000,-  (80%)  dan  bantuan  kabupaten  melalui  APBD sebesar  Rp.110.070.000.000,-  (20%).  Sampai  saat  ini  dana  sebesar Rp.375.954.481.550,-  telah  dimanfaatkan  untuk  membiayai  usulan masyarakat,  sedangkan  Rp.169.895.518.450,-  belum  dimanfaatkan karena kegiatan di lapangan masih dalam tahapan perencanaan.

Sumber:www.ntbprov.go.id